Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa negaranya menghentikan semua pendanaan federal untuk Afrika Selatan, tetapi Afrika Selatan menanggapi dengan mengatakan tidak akan terlibat dalam "diplomasi megafon".

Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memotong semua bantuan keuangan AS ke Afrika Selatan bulan lalu, dengan alasan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tanahnya dan kasus genosida di Mahkamah Internasional terhadap sekutu Washington, Israel.

"Untuk melangkah lebih jauh, setiap Petani (dengan keluarga!) dari Afrika Selatan, yang berusaha melarikan diri dari negara itu demi alasan keamanan, akan diundang ke Amerika Serikat dengan jalur cepat menuju Kewarganegaraan," tulis Trump dalam sebuah posting Truth Social.

Trump mengatakan proses ini akan segera dimulai.

Ketika dimintai komentar tentang pernyataan Trump, Vincent Magwenya, juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, mengatakan kepada Reuters bahwa Afrika Selatan "tidak akan mengambil bagian dalam diplomasi megafon yang kontraproduktif."

Magwenya mengatakan negara itu tetap berkomitmen untuk membangun hubungan perdagangan, politik, dan diplomatik bilateral yang saling menguntungkan dengan AS dan hubungan ini harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Afrika Selatan.
Pemilik tanah kulit putih masih memiliki tiga perempat lahan pertanian hak milik Afrika Selatan. Hal ini berbeda dengan 4% yang dimiliki oleh orang kulit hitam, menurut audit tanah terbaru tahun 2017, yang merupakan 80% dari populasi, dibandingkan dengan sekitar 8% untuk orang kulit putih.

Sebagian dalam upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini, Ramaphosa menandatangani undang-undang pada bulan Januari yang memungkinkan negara untuk mengambil alih tanah "demi kepentingan umum", dalam beberapa kasus tanpa memberi kompensasi kepada pemiliknya.
Komitmen bantuan luar negeri AS untuk Afrika Selatan mencapai $323,4 juta pada tahun 2024, menurut data pemerintah AS.(Cay)

Sumber: Investing.com