Gedung Putih meluncurkan akun TikTok resmi pada hari Selasa, memanfaatkan lebih dari 170 juta pengguna aplikasi video pendek tersebut di AS untuk menyebarkan pesan-pesan Presiden Donald Trump.

Trump memiliki rasa simpati terhadap aplikasi populer tersebut, dan menganggapnya telah membantunya mendapatkan dukungan dari pemilih muda ketika ia mengalahkan kandidat Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan presiden November 2024.

Namun, para anggota parlemen di Washington khawatir bahwa data pengguna TikTok di AS dapat jatuh ke tangan pemerintah Tiongkok. Trump telah mengupayakan kesepakatan bagi investor AS untuk membeli aplikasi tersebut dari induk TikTok di Tiongkok, ByteDance.

Penilaian intelijen sebelumnya menunjukkan bahwa pemilik aplikasi tersebut terikat dengan pemerintah Tiongkok dan dapat digunakan untuk memengaruhi warga Amerika.

Akun baru, @whitehouse, diluncurkan pada Selasa malam dengan video awal yang menampilkan rekaman Trump saat ia menyatakan: "Saya suaramu."

"Amerika, kami KEMBALI! Apa kabar TikTok?" tulis keterangan foto.

Akun TikTok yang digunakan Trump untuk kampanye presidennya tahun lalu, @realdonaldtrump, memiliki lebih dari 15 juta pengikut. Presiden dari Partai Republik ini juga sangat bergantung pada akun Truth Social miliknya untuk menyampaikan pesan dan sesekali mengunggah postingan di akun X miliknya.

"Pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengomunikasikan keberhasilan bersejarah yang telah dipersembahkan Presiden Trump kepada rakyat Amerika dengan sebanyak mungkin audiens dan platform," ujar sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.

"Pesan Presiden Trump mendominasi TikTok selama kampanye presidennya, dan kami bersemangat untuk membangun kesuksesan tersebut dan berkomunikasi dengan cara yang belum pernah dilakukan pemerintahan lain sebelumnya," ujarnya.

Undang-undang tahun 2024 mewajibkan TikTok untuk berhenti beroperasi paling lambat 19 Januari tahun ini kecuali ByteDance telah menyelesaikan divestasi aset aplikasi tersebut di AS atau menunjukkan kemajuan signifikan menuju penjualan.

Trump memilih untuk tidak menegakkan hukum tersebut setelah ia memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden pada 20 Januari. Ia pertama-tama memperpanjang batas waktu hingga awal April, kemudian hingga 19 Juni, dan kemudian lagi hingga 17 September.

Perpanjangan batas waktu tersebut telah menuai kritik dari beberapa anggota parlemen, yang berpendapat bahwa pemerintahan Trump melanggar hukum dan mengabaikan kekhawatiran keamanan nasional terkait kendali Tiongkok atas TikTok.(Cay)

Sumber: Investing.com