Pengadilan banding AS memutuskan pada hari Jumat bahwa sebagian besar tarif global Presiden Donald Trump ilegal, menyatakan bahwa ia melampaui wewenangnya ketika memberlakukannya.

Panel hakim di Washington menguatkan keputusan sebelumnya oleh Pengadilan Perdagangan Internasional yang menyatakan bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang darurat untuk memberlakukan tarif tersebut. Meskipun demikian, tarif akan tetap berlaku untuk saat ini seiring kasus ini berlanjut melalui sistem hukum.

Putusan ini tidak memengaruhi tarif Pasal 232 yang diberlakukan Trump pada periode pertama masa jabatannya untuk baja, aluminium, dan otomotif, maupun tarif Pasal 301 untuk barang-barang Tiongkok, karena tarif-tarif ini diberlakukan di bawah otoritas hukum yang berbeda.

Gugatan hukum datang dari sebuah koalisi yang terdiri dari 12 negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat seperti Oregon, New York, dan California, beserta usaha kecil seperti importir pipa, perlengkapan bersepeda, dan peralatan memancing. Mereka berargumen bahwa tarif tersebut melanggar pemisahan kekuasaan konstitusional dan melampaui cakupan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Pada bulan Mei 2025, Pengadilan Perdagangan Internasional AS memberikan putusan ringkas kepada para penggugat, yang memutuskan bahwa tarif tersebut "ultra vires" (melampaui kewenangan hukum) dan bertentangan dengan hukum. Departemen Kehakiman mengajukan banding dan mendapatkan penangguhan sementara.

Pemerintahan Trump telah mengindikasikan rencana untuk mengajukan banding darurat ke Mahkamah Agung, sementara beberapa anggota parlemen dari Partai Republik telah membahas undang-undang untuk mengesahkan tindakan serupa secara retroaktif.

Jika akhirnya ditegakkan, keputusan tersebut dapat mengarah pada penghentian tarif yang terdampak, potensi pengembalian dana bagi importir, dan menjadi preseden yang membatasi kekuasaan presiden dalam kebijakan perdagangan sekaligus mengalihkan lebih banyak kewenangan kembali ke Kongres.

Source: Investing.com